Bercermin dari Kegagalan Pemilu di Masa Lampau

Bercermin dari Kegagalan Pemilu di Masa Lampau

Nyoman Wijaya
Sejarawan, Universitas Udayana
TSP Art and Science Writing | Kantor Sejarawan Profesional

Bali Post, Selasa Kliwon, 5 Januari 1999, Halaman 5.

Cukup banyak pakar, pengamat, dan paranormal politik berada dalam satu titik pandang bahwa tahun 1999 akan diwarnai kekerasan politik yang bermuara pada tertunda atau gagalnya pemilu. Percaya sepenuhnya kepada pandangan mereka berarti mendahului Tuhan, namun mengabaikannya begitu saja adalah sebuah kekeliruan. Karena itu tiap orang wajib mencari upaya agar pandangan mereka tidak terjadi, pemilu berjalan sesuai rencana. Salah satu cara yang patut dipertimbangkan adalah belajar dari cermin kegagalan pemilu di masa Soekarno.

Ada yang mengatakan kegagalan itu berawal dari belum adanya budaya pemilu dalam budaya politik bangsa. Pemilu adalah budaya barat yang dicomot begitu saja oleh bangsa Indonesia yang masih mempunyai sistem politik tradisional-patrimonial. Bangsa barat, terutama Belanda yang menjajah bertahun-tahun tidak membekali pengalaman melakukan pemilu jurdil-demokratis. mereka tampak lebih mengutamakan status quo daripada berdemokrasi, sehingga hanya sempat mengajarkan tata cara pemilihan Volksraad atau Dewan Rakyat yang keanggotaannya menggunakan sistem pilih dan angkat.

Pelajaran itu hanya berkisar pada bagaimana cara memilih dan mengangkat anggota dewan dalam pemilihan sistem bertingkat. Intinya, “rakyat” terlebih dulu disuruh memilih siapa yang layak memilih. Mereka yang dipilih rakyat kemudian memilih wakil-wakilnya yang layak duduk di Dewan Rakyat. Di sinilah jargon “rakyat” pertama kali diartikan sebagai orang-orang tertentu yang sudah mendapat restu dari pemerintah. Dari sini pula diperoleh cara mengangkat anggota dewan dan memahami tujuannya yang tiada lain hanya untuk melindungi kelompok minoritas (baca: para penguasa). Model ini banyak ditiru di zaman Orba.

Dengan pengalaman seminim itu, menjadi wajar jika bangsa ini kelabakan ketika dulu mencoba melaksanakan pemilu jurdil-demokratis secara nasional. Ada juga yang mangatakan, pengalaman yang minim ditambah kondisi politik pasca-proklamasi yang tak menentu, mengharuskan dan memaksa pemerintah menunda pelaksanaan pemilu yang rencananya berlangsung tanggal 5 Oktober 1945. Sebagai gantinya, pesta demokrasi ini akan dilangsungkan pada Januari 1946, namun gagal lagi, karena suasana revolusi tidak memungkinkannya. Tiga tahun setelah itu, parlemen (Badan Pekerja KNID) menyetujui UU Pemilu sistem proporsional dengan memberikan hak pilih kepada semua penduduk yang berumur 18 tahun ke atas, tetapi gagal lagi.

Harapan baru muncul tahun 1949, namun tidak kunjung terwujud. Pemerintah hanya mampu menjadikan pemilu sebagai isu dan janji politik kabinet yang sedang berkuasa. Kabinet Hatta misalnya, menjadikan pemilu untuk memilih Dewan Konstituante guna menentukan apakah negara Republik Indonesia akan berbentuk federal atau kesatuan, namun rencana in juga gagal. Kabinet Sukiman pengganti Kabinet Hatta, hanya mampu mengadakan empat kali pemilu skala lokal di Sulawesi Utara, Yogyakarta, Sangir Talaud, dan Makasar, dengan jadwal yang berbeda-beda. Berikutnya, Kabinet Wilopo mengajukan RUU Pemilu padan1952, namun fraksi-fraksi di parlemen menolaknya.

Ada apa dibalik kegagalan tersebut? Apakah benar itu ada kaitannya dengan tidak adanya pengalaman pemilu? Ternyata tidak. Pihak oposisi misalnya, menuduh pemerintah memang sengaja menunda-nunda pemilu untuk kepentingannya sendiri lebih jauh dari itu, ada juga yang memandang pemilu tidak diperlukan sepanjang kekerasan merajalela dimana-mana. Pemilu hanya pantas dilakukan jika pemerintah sudah dapat membasmi gerombolan bersenjata dibalik kekerasan tersebut. Ada juga yang mengaitkannya dengan masih banyaknya orang yang buta huruf dan buta politik. Alasan yang lebih objektif dapat dilihat dari analisis Herbert Feith, seperti dikutip Daniel Dhakidae (Prisma, September 1981). Menurutnya, ada empat faktor yang menyebabkan kegagalan itu. Pertama, anggota parlemen yang mendapat kedudukan karena diuntungkan oleh situasi revolusi, sadar bahwa pemilu akan dapat menggeser kursi mereka. Kedua, pemilu yang terlalu awal akan lebih menguntungkan Masyumi daripada PNI. Ketiga, pemilu yang berdasarkan UUDS 1950, akan menghasilkan perwakilan yang lemah bagi daerah-daerah di luar Jawa; dan keempat, ada kekhawatiran pemilu akan menyebabkan parpol tumbuh menjadi kekuatan yang amat besar.

Dari cermin masa lampau itu, dapat diketahui bahwa kegagalan pemilu lebih banyak bersumber pada kondisi eksternal (kondisi politik) daripada internal (tingkat pengalaman), sehingga dapat disimpulkan kegagalan itu disebabkan oleh kelompok pro status quo yang sengaja menunda atau menggagalkan pemilu. Persoalannya sekarang, adakah kelompok status quo dalam era Kabinet Reformasi ini. Banyak orang yang mengatakannya ada. Deliar Noer (Ketua Partai umat Islam) misalnya, mengatakan, mereka adalah kelompok pro status quo yang tengah berkuasa sekarang. Pendapat ini senada dengan Nurcholis Madjid. Tokoh ini betul-betul sadar bahwa kelompok pro status quo mempunyai kekuatan besar untuk menggagalkan pemilu, maka itu ia menganjurkan agar BJ. Habibie secara tegas mengumumkan dirinya tidak mau dipilih lagi sebagai presiden. Itu semata-mata agar para pendukung status quo tidak melakukan rekayasa sosial-politik mengagalkan pemilu. Usulan Nurcholis kemudian dijawab oleh Hamzah Has (Ketua PPP) dengan mengatakan sah-sah saja jika BJ. Habibie mencalonkan diri sebagai presiden RI keempat, jika rakyat menerimanya.

Berbeda dengan Deliar Noer, Syamsudin Harris (Peneliti LIPI) dalam sebuah wawancara dengan satu tabloid nasional menunjuk kelomopok pro status quo itu adalah militer alias ABRI. Asumsinya, kalau golongan reformasi memenangi pemilu, dwifungsi ABRI menyusut. Keterlibatan ABRI dalam politik tentu akan ditinjau sungguh-sungguh. Menurut Cornelis Lay, seperti disebut dalam sebuah tabloid nasional, hanya terjadi jika tekanan dan hujatan terhadap ABRI makin kuat.

Logikanya, tekanan dan hujatan yang sudah mencapai titik tertentu, yang sudah tidak bisa ditoleransi oleh ABRI, akhirnya akan memberikan alasan kuat bagi mereka untuk membenarkan tindakan-tindakan kekerasan. Apabila alasan subjektif itu bertemu dengan ketegangan politik dan kemerosotan tertib sosial yang amat sangat, maka tentara yang military minded bisa memberlakukan semacam kondisi SOB, negara dalam keadaan bahaya, atau kemungkinan terburuk mereka bisa melakukan kudeta. Dua-duanya bisa menyebabkan pemilu terganggu, tertunda, dan bahkan gagal total, yang selanjutnya bisa menimbulkan ketegangan di tingkat bawah, yang meluas di mana-mana.

Membuka Luka

Persoalan berikutnya banyak masyarakat politik yang tidak memiliki ketajaman berpikir seperti itu. Contoh paling segar untuk membuktikannya adalah pembantaian 8 anggota ABRI di Aceh Timur di akhir tahun ini. Radio Nederland Wereldomroep memberitakan, itu dilandasi oleh ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah tidak mengajukan pelaku-pelaku kejahatan DOM ke pengadilan, jadi ada unsur kriminalnya. Ada juga yang mengatakan (terutama dari ABRI) yang menonjol adalah alasan politik, karena didasari keinginan tokoh-tokoh separatis mengawali kembali Gerakan Aceh Merdeka.

Adalah tugas aparat keamanan mengungkapkan motif sebenarnya dan apapun kesimpulannya, kasus ini tetap mempunyai implikasi luas. Paling tidak, ia telah memberikan alasan bagi ABRI kembali mengirim sejumlah tentara tambahan ke Aceh guna melacak para pembunuh. Sebagaimana biasa, dalam waktu relatif singkat pasukan itu akan membuat Aceh kembali normal, tetapi kehadiran mereka akan membuka luka lama mereka yang sudah trauma terhadap tentara.

Implikasi lebih jauh, secara regional akan menimbulkan kekhawatiran dan keresahan. Jika berkepanjangan, situasi ini akan menimbulkan gejolak sehingga kerawanan menjadi tidak terhindarkan. Di tingkat internasional, hal itu akan menimbulkan kekhawatiran, jangan-jangan kekerasan militer gaya DOM akan terulang kembali. Sedangkan di tingkat nasional, ada kemungkinan pembantaian itu akan menjadi model, terutama di daerah yang mempunyai masa lampau kelam dengan ABRI. Jika ini sampai terjadi lebih dari 15 provinsi, boleh jadi pemerintah akan memperoleh alasan subjektif menunda pencabutan UU Anti Subversi, yang rencananya mulai dilakukan awal tahun ini. Siapapun tahu, UU ini dapat diterapkan disemua bentuk pelanggaran, dan para tertuduh bisa mendapat hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati.

Sepanjang Orba, UU itu sering digunakan untuk membungkam para pengritik pemerintah. Penundaan ini akan memberikan kesempatan tak terbatas kepada pemerintah untuk mencegah krisis. Lebih jauh lagi, jika UU akhirnya benar-benar memakan korban, apalagi korbannya tokoh berpengaruh kuat di masyarakat, ketegangan-ketegangan itu akan makin menyulitkan para reformis mencapai kemenangan membangun masyarakat demokratis. Mereka tidak saja akan berhadapan dengan kelompok pro status quo, tetapi juga orang-orang yang secara tak sadar dijebak para provokator yang senantiasa menghendaki suasana dalam keadaan chaos, kacau balau, dan kalangkabut. Hal ini akan dapat memancing ABRI untuk menurunkan kekuatannya, sehingga keadaan politik bisa menjadi makin kacau. Kekacauan akan bertambah, mengingat banyaknya orang yang tidak puas akan kegagalan pemilu, karena merasa paling dirugikan. Mereka inilah yang akan pamer kekuatan untuk menentang habis-habisan dan bahkan melawan penguasa. Inilah yang disebut revolusi sosial, yang sering bermuara pada militrisme represif atau facis.

Berpijak dari uraian di atas, maka sudah tiba saatnya bagi kaum reformis terutama mahasiswa, untuk betul-betul berpikir kedepan, menyatukan langkah guna mendeteksi kemungkinan tentara yang military minded menerapkan SOB atau melakukan kudeta. Namun deteksi tidak sepenuhnya harus mengarah pada ABRI karena pengalaman masa lalu menunjukkan orang-orang di parlemen dan partai politik justru yang paling berpeluang menggagalkan pemilu. Dengan demikian, deteksi juga harus dilakukan pada lingkungan DPR dan partai politik. Bagaimana caranya?

Mahasiswa yang rencananya akan berdemonstrasi lagi setelah Idul Fitri sebaiknya menyusun kembali materi gugatannya. Jika sebelumnya mereka lebih memfokuskan pada usaha mengadili Soeharto, keluarga dan kroni-kroninya dan pencabutan dwifungsi ABRI, kini yang harus diutamakan, bagaimana menyelamatkan rencana pemilu. Itu artinya gerakan reformasi yang berorientasi ke masa lampau harus segera dibelokkan ke masa yang akan datang. Berbagai persoalan masa lampau yang belum tuntas, bisa ditunda sejenak untuk kemudian dilanjutkan setelah pemilu demokratis berhasil memilih anggota DPR/MPR dan Presiden RI ke-4 yang tidak tersentuh rekayasa sosial politik, sehingga bisa diterima seluruh kelompok kepentingan. Dengan cara demikian niscaya persoalan rumit masa kini dapat dituntaskan dengan cara lebih sederhana.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *