MEMBANGUN KARAKTER BANGSA MELALUI PENDIDIKAN MULTIKULTURALISME: Studi Kasus Multikulturalisme di Bali

MEMBANGUN KARAKTER BANGSA
MELALUI PENDIDIKAN MULTIKULTURALISME:
Studi Kasus Multikulturalisme di Bali

Nyoman Wijaya

Makalah disampaikan dalam seminar bertema “Peran Ilmu Sosial dalam Pembentukan Karakter Bangsa, Kamis 28 Oktober 2010, yang diselenggarakan oleh Panitia Pelaksana Seminar Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Pendidikan Sejarah Undiksha, Singaraja. Setelah melakukan sejumlah perbaikan, makalah ini kemudian dipublikasikan dalam wajah yang lebih formal dengan menyertakan abstrak dan meniadakan puisi dalam JANTRA Jurnal Sejarah dan Budaya Vo. VI No.12 Desember 2011 (Kementerian dan Pariwisata Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta). Terimakasih kepada Dr. Lono Simatupang dari staf pengajar Jurusan Antropologi Universitas Gadjah Mada yang telah membaca dan memberikan catatan kritis atas artikel ini.

Kebesaran Sriwijaya kemegahan Majapahit,
bagai sebongkah batu apung di tangan Kekaisaran Antlantis,
Atlantis dalam naskah Plato adalah surga yang hilang,
tempat bersemayam segala jenis keindahan dan kekayaan,
dipenuhi dataran-dataran luas ladang-ladang indah,
diselang-selingi lembah gunung,
batu-permata dan logam merekah di perut bumi,
dipenuhi berbagai jenis kayu wangi, mewangian, aneka bahan celup,
sunga-sungai, danau-danau, irigasi melimpah, ladang-ladang pertanian luas,
istana-istana bertabur emas, tembok perak, dan benteng,
segala jenis binatang buas menghiasi belantara Antlantis,
Atlantis besar menjulang tinggi di Zaman Es,
manakala hampir semua kawasan bumi tertutup salju,
bahkan ada yang kering karena ketiadaan hujan,
Antlantis bukan di wilayah yang berselimut dingin,
bukan pula di wilayah yang kepanasan,
yang tak memungkinkan tumbuhnya peradaban,
Atllantis berada di persimpangan tiga benua,
ketiganya bertemu di Atlantis,
menciptakan tekanan sangat besar pada lapisan kulit bumi,
lapisan kulit bumi terdesak ke atas,
membentuk pegunungan tinggi paparan-paparan agak dangkal,
di zaman Es manakala permukaan laut turun ratusan meter,
paparan-paparan dangkal menyembul di atas permukaan laut,
tempat bangsa kuno membangun Kekaisaran Atlantis,
megah sekaligus rentan terhadap bencana alam,
gempa bumi hebat dan letusan gunung berapi dahsyat,
Antlantis adalah daerah khatuliswa.
besar lebar membentang dari India sampai Australia,
disangga dua gunung berapi Toba dan Krakatau,
tujuh puluh lima ribu tahun silam Gunung Toba meletus Atlantis hancur,
orang-orang yang terhindar bencana lari selamatkan diri,
datang kembali membangun peradaban dan Kekaisaran Atlantis,
namun sebelas ribu enam ratus tahun silam,
Gunung Krakatau meletus mengguncang bumi Atlantis,
Zaman Es berakhir,
permukaan air laut naik sampai seratus tiga puluh meter,
dataran rendah di paparan-paparan Atlantis terendam,
menghilang secara permanen di bawah laut,
tinggal dataran-dataran tinggi dan puncak-puncak vulkanis,
saksi bisu keagungan peradaban dan kekaisaran Atlantis,
orang-orang yang bertahan hidup,
ke luar dan pindah ke India yang sebenarnya,
Asia Tenggara, Cina, Polinesia, Amerika, Timur Dekat dan sebagainya,
bahkan sampai ke Eropa dan wilayah-wilayah Barat jauh lainnya,
di tempat-tempat baru itu mereka membangun peradaban kuno,
manakala gunung krakatau kembali stabil
satu persatu anak pengungsi kembali ke tanah leluhur Atlantis,
menghimpun diri membangun kelompok-kelompok kecil,
demi meringankan diri dari beban kehidupan
membuka ladang, membangun rumah di tepi-tepi pantai dan sungai
memikul duka dan membagi suka,
kelompok-kelompok kecil tumbuh menjadi desa,
desa-desa bertarung satu sama lain merebut kuasa,
gabungan desa-desa membentuk kerajaan,
kerajaan-kerajaan berperang satu sama lain merebut kuasa,
bentang wilayah Atlantis terbelah dua,
kerajaan Sriwijaya di Sumatra kerajaan Mataram Kuno di Jawa,
wilayah yang dulu menyatu di bawah Panji Kekaisaran Atlantis,
yang satu mengusung Buddha satu lagu Siwa,
dua agama yang mustahil bersatu jadi satu di Bali di bawah Mahendradatta Udayana,
berlanjut dan mencapai puncak kejayaan di bawah Majapahit,
Islam yang dulu hanya kelompok kecil di ujung Sumatera
tempat yang di zaman Atlantis bernama Lanka yang secara ceroboh ditafsir di Srilanka,
tumbuh pesat menggantikan wibawa Majapahit,
anak cucu pelarian Atlantis di negeri Barat
yang menuturkan tradisi besar Atlantis dari generasi ke generasi,
tapi menyangkal tradisi-tradisi Atlantis sebagai “surga bumi” yang hilang,
dengan menyembunyikan rapat-rapat dalam agama dan mitos-mitos,
datang menerjang dan mengalahkan kerajaan-kerajaan berpanji Islam,
bertahan sampai lebih dari tiga ratus tahun,
sambil sembunyikan kebenaran kisah Atlantis rapat-rapat,
bahwa sesungguhnya mereka menjajah tanah leluhur,
para pembocor rahasia mendapat ganjaran fatal, kematian,
kuasa-kuasa pengetahuan Barat,
dengan cara-cara sistematis dan laten tak mau mengungkap rahasia Atlantis,
dunia tak boleh tau di mana lokasi sejati Atlantis,
jika rahasia Atlantis terbongkar,
mereka harus mengakui ilmu pengetahuan dan kebudayaan Barat,
tapi Profesor Arysio Santos Geolog dan Ahli Fisika Brazil berkata
Antlantis berasal dari Timur, yaitu Indonesia.
kini Indonesia bagai kumpulan kue di atas meja makan,
dikelilingi politisi rakus penuh emosi
membawa pisau sendok garpu
memandang bagaian kue yang dianggap paling lezat,
sambil berpikir kapan ada peluang memotong
membagi-bagi untuk dinikmati bersama kelompok masing-masing.

Nyoman Wijaya, Denpasar, 23 Oktober 2010

Pengantar

Karakter bangsa Indonesia diyakini memang betul-betul ada, karena itu banyak yang berkata terjadi kemerosotan karakter bangsa. Kalau memang benar sudah ada, kenapa para pembicara mulai dari guru sekolah dasar sampai menteri berkata tentang pembentukan karakter bangsa? Jika memang benar sedang atau masih perlu dibentuk berarti dalam realitasnya karakter bangsa tidak pernah ada atau belum terbentuk. Jika memang benar sudah terbentuk, apa wujudnya, dari nilai-nilai apa dia dibentuk, apakah Pancasila ataukah nilai agama-agama. Jika dari nilai Pancasila, kapan dia dibentuk, siapa yang membentuk, di mana dibentuk, dan bagaimana mereka membentuk.[1] Jika sumbernya dari nilai agama-agama, lalu agama mana yang dominan, kapan dan oleh siapa nilai agama-agama digunakan untuk membentuk karakter bangsa. Apa wujud karakter bangsa yang terbentuk oleh nila agama-agama, tentu tidak cukup hanya berkata latah: “Kita bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai ketimuran.”

Baik Pancasila maupun agama-agama, keduanya mewariskan sejarah yang kelam, sehingga tak masuk akal jika dikatakan telah menjadi pembentuk karakter bangsa. Pancasila dalam realitasnya dianggap belum sempurna, sehingga sejak awal kemerdekaan sampai sekarang eksistensinya selalu dirongrong oleh kelompok Islam politik garis keras untuk digantikan dengan Syariat Islam. Demikian pula agama-agama, tak satu pun ada yang mau mengalah, agama-agama langit menganggap lebih tinggi dan lebih mulia daripada agama-agama bumi. Sesama agama langit bahkan berperang untuk memperebutkan pengaruh hegemoni dunia. Agama-agama bumi hanya menjadi penonton dan sekaligus objek rebutan karena dianggap memuja setan.[2]

Jika Pancasila dan agama-agama tidak pernah membentuk karakter bangsa, jangan-jangan memang benar karakter bangsa Indonesia belum terbentuk. Tampaknya memang benar demikian adanya. Jika tak percaya, cobalah berdiri di sebuah trafiic light dalam keadaan listrik mati. Lalu lihat apa yang terjadi? Apakah bangsa yang berkarakter adiluhung namanya jika lalu lintas berubah bagai hutan belantara. Kendaraan bermesin lari kencang tak menoleh kiri kanan, hanya berhenti sesaat manakala terjadi tabrakan, dan setelah upacara seremonial (berkelahi atau berdamai dengan polisi), kondisi hiruk pikuk kembali seperti semula. Atau kalau kurang puas, coba berdiri di garis zebra cross, sampai kaki kesemutan pun tak akan ada pengendara yang mau berhenti dan mempersilahan Anda lewat. Bisa jadi Anda bahkan jadi korban tabrak lari.

Sekarang bandingkan di negara-negara maju yang tak memiliki Pancasila dan kementerian agama, Anda akan menyaksikan kondisi yang berbanding terbalik. Biarpun sudah ada sistem otomatis pengatur perubahan warna lampu lalu lintas, namun para pejalan kaki diberikan peluang kesempatan untuk mempercepat waktu penyeberangan. Artinya mereka tidak perlu menunggu sistem itu berjalan sebagaimana mestinya, melainkan bisa menekan tombol yang dipasang pada tiang traffic light. Tombol ini bisa digunakan untuk mengatur nyala lampu lalu lintas, seperti yang pernah saya lihat di Sydney tahun 2010. Orang-orang yang tidak sabar ingin cepat menyeberang boleh menekan tombol itu. Biarpun lampu lalu-lintas masih menyala hijau, jika Anda menekan tombol itu, maka Anda akan punya kesempatan menyebrang lebih cepat daripada yang sudah diatur dalam sistem otomatis itu. Beberapa saat setelah Anda menekan tombol itu lampu merah tanda kendaraan harus berhenti akan menyala dan disusul dengan menyalanya lampu tanda boleh menyeberang. Jika lampu hijau tanda boleh menyeberang sudah menyala, Anda bisa menyeberang leluasa tanpa perlu khawatir diserempet pengemudi yang menyerobot. Itulah penghormatan orang-orang yang tak punya Pancasila dan kementerian agama kepada pejalan kaki. Hal yang serupa juga terlihat di zebra cross, begitu kaki penyeberang menginjak pada garis zebra, semua pengemudi menghentikan laju kendaraannya. Itulah negeri maju, yang tak memerlukan polisi sebagai pengatur karakter bangsa, karena setiap individu sudah memiliki dan menjadi polisi di dalam dirinya masing-masing.

Barangkali karena sudah mengetahui di dalam negeri tak ada nila-nilai yang patut dan terbukti sudah menjadi sumber acuan karakter bangsa, maka tak heran jika ada yang mencarinya pada teori-teori ilmu sosial. Sebagian besar teori ilmu sosial yang berkembang di Indonesia adalah hasil olah pikir sarjana Barat. Menjadikan teori ilmu sosial sebagai sumber nilai pembentukan bangsa sama artinya dengan mengaplikasikan nilai-nilai Barat, karena bagaimanapun itu harus dilakukan dengan cara mewujudkannya dalam kehidupan sosial. Sementara, perangkat analisis ilmu sosial dibentuk dari realitas sosial muncul di negeri-negeri Barat. Sebenarnya tak jadi persoalan, karena seperti terungkap dalam buku Atlantis karya Arysio Santos, kebudayaan Barat juga berasal dari Timur, namun orang-orang Barat memungkirinya.[3]

Persoalan yang sebenarnya, bukan karena konsep, paradigma, dan teori-teori ilmu sosial berasal dari Barat, melainkan lebih karena substansi yang sangat luas. Di sisi lain, tak semua teori ilmu sosial itu cocok diterapkan sebagai sumber nilai pembentukan karakter bangsa-bangsa. Dari sekian banyak teori sosial yang ada, kiranya teori Multikulturalisme yang tampak cocok dipakai membentuk karakter bangsa. Bagaimana hubungan antara Multikulturalisme dengan pembentukan karakter bangsa? Asumsi penting yang bisa diajukan, dengan sungguh-sungguh menerapkan pendidikan Multikulturalisme, maka karakter bangsa yang bermartabat bisa betul-betul terwujud. Asumsi ini mungkin terlalu berlebihan, terutama jika dikaitkan dengan realitas perang posisi, yakni perang merebut kekuasaan yang dilakukan bukan melalui serangan fisik melainkan dengan cara mengenyahkan ideologi, norma, politik, dan kebudayaan lawannya.[4] Perang model ini niscaya dalam sejarah Indonesia dan tercermin hingga sekarang. Kendala teoretis ini tak bisa dipungkiri, namun dibandingkan dengan teori sosial lainnya, memang tampaknya hanya Multikulturalisme yang lebih memberikan harapan sebagai pembentuk karakter bangsa. Atas dasar itu, permasalahan dalam artikel ini difokuskan pada hubungan antara pendidikan Multikulturalisme dengan pembentukan karakter bangsa. Permasalahan itu akan dijabarkan ke dalam tiga pokok pertanyaan yaitu: (i) Mengapa Multikulturalisme penting dalam pembentukan karakter bangsa; (ii) Apa kendala “membumikan” Multikulturalisme di Indonesia; (iii) Langkah apa yang sebaiknya ditempuh untuk mempermudah sosialisasi Multikulturalisme?

 

Demam Multikulturalisme

Pada awal tahun 2000-an di Bali terjadi demam Multikulturalisme. Setiap ilmuwan seperti merasa ketinggalan zaman jika tak menyinggung Multikulturalisme. Ada sejumlah pernyataan tidak masuk akal yang perlu dikutip untuk menunjukkan betapa tergesa-gesanya ilmuwan Bali menyebut masyarakat Bali sebagai masyarakat multikultural. Pertama, I Gde Pitana mengatakan kebudayaan Bali yang dijiwai oleh agama Hindu adalah sebuah melting pot yang terbentuk dari budaya megalitik, animistik, dinamistik, totemisme, budaya Cina, Jawa, dan Barat.[5] Melting pot merupakan sebuah konsep Multikulturalisme, yang mengarah pada dua kemungkinan, yaitu (a) terjadinya penggabungan ras serta percampuran sosial dan membentuk kebudayaan yang harmonis; dan (b) terjadinya suatu proses percampuran kebudayaan yang menghasilkan penguatan kebudayaan lama atau munculnya sebuah kebudayaan baru yang berbeda sama sekali dengan kebudayaan lama.[6] Seandainya pernyataan Pitana benar adanya, berarti, di Bali telah terjadi penggabungan ras serta percampuran sosial dan kebudayaan yang harmonis (a place where racial amalgamation and social and cultural asimilation are going on). Bisa juga berarti di dalam kebudayaan Bali sudah berlangsung suatu proses percampuran kebudayaan yang menghasilkan penguatan kebudayaan lama atau munculnya sebuah kebudayaan baru yang berbeda sama sekali dengan kebudayaan lama (process of blending that often result in invigoration or novelty).

Sekarang tinggal melihat apakah melting pot yang dimaksudkan oleh Pitana mengarah ke invigoration atau novelty. Seandainya ke arah novelty, berarti di Bali sudah lahir suatu kebudayan yang betul-betul baru atau yang sangat luar biasa (new or unusual culture). Akan tetapi kalau yang dimaksudkan invigoration, berarti kebudayaan Bali sedang mengalami penguatan. Dalam pengertian kedua, kebudayaan Bali dianggap memperoleh manfaat luar bisa dari kebudayaan non-Bali, baik yang nasional maupun internasional, artinya kebudayaan lain dianggap telah memberikan kehidupan dan energi (to give life and energy to) kepada kebudayaan Bali. Dari kedua alternatif tersebut, Pitana dan orang-orang yang bersepakat dengannya mungkin berpikir di Bali sedang berlangsung proses penguatan (invigoration) kebudayaan. Pikiran itu dilandasi anggapan bahwa pluralisme agama dan kultural tidak mampu mencemari kebudayaan Bali, sehingga nafas atau “udara” (dasar struktur) yang “dihisap” (yang mempengaruhi) dan dikeluarkan kembali (produk budaya yang memiliki nilai, cita-cita, dan simbol-simbol ekspresif) semuanya Hindu.

Sesuai dengan pemahaman ‘kebudayaan Bali yang bernafaskan agama Hindu, berarti kebudayaan Bali adalah kebudayaan yang mengandung sifat atau menyuarakan Hindu. Kebudayaan yang menempatkan doktrin dan falsafah Hindu sebagai landasan hukum bagi setiap bentuk aturan dan kebijakan dalam bermasyarakat. Sangat menarik mengetahui apakah kebudayaan Bali betul-betul bernafaskan agama Hindu atau sebaliknya justru agama Hindu yang takluk pada kebudayaan prasejarah Bali. Dalam sebuah artikel berjudul, “Menjadi atau Memiliki Hindu: Pluralisme Agama di Bali dalam Dimensi Sejarah,” Nyoman Wijaya menjawab pertanyaan itu melalui pengujian sederhana, bahwa kalau memang agama Hindu adalah nafas kebudayaan Bali, idealnya dalam setiap langkah kehidupan masyarakat berkebudayaan Bali akan lebih dan terutama akan mengedepankan doktrin dan falsafah Hindu. Akan tetapi kenyataannya, dalam kehidupan bermasyarakat, kebudayaan prasejarah tampak begitu dominan.[7]

Dengan demikian, yang terjadi bukan melting pot, melainkan osmosis seperti yang disebut oleh Codes, artinya secara berangsur-angsur unsur-unsur kebudayaan prasejarah memperoleh pengertian secara Hindu. Prosesnya dimulai dari ketika para pendeta Hindu menghindukan elite lokal, orang-orang yang punya pengaruh kuat dalam masyarakat, yang kemudian diangkat sebagai raja lokal. Raja-raja ini diandaikan sebagai inkarnasi para dewa Hindu-Buddha, yang harus dipuja oleh rakyat sebagai kesinambungan dari pemujaan kepada leluhur asli dan pemimpin-pemimpin yang telah meninggal.[8] Dari lingkungan istana, proses osmosis terus berlanjut ke lapisan rakyat, yang wujudnya masih dapat dilihat dalam kebudayaan Bali masa kini. Salah satu kebudayaan prasejarah yang layak dijadikan contoh ialah ‘upacara pembebasan roh dari badan kasar untuk selama-lamanya.’ Setelah mendapat pemahaman Hindu, orang-orang Bali yakin bahwa roh orang yang sudah meninggal akan dapat manunggal, bersatu dengan Brahman (Tuhan), jika sudah melalui upacara ngaben dengan segala rentetannya. Upacara yang sangat filosofis dan mistis ini berfungsi untuk mensucikan roh, sehingga layak dipuja. Tempat pemujaan bukan lagi ditempat-tempat terdahulu, melainkan di pura (tempat pemujaan secara kolektif) dan sanggah atau mrajan (tempat pemujaan milik keluarga).

Proses osmosis menyebabkan unsur-unsur kebudayaan prasejarah kelihatan menjadi sangat hinduistis, padahal kehinduannya lebih menonjol di permukaan. Di balik permukaan terjadi pertumpangtindihan simbol-simbol ekspresif, nilai dan cita-cita Hindu dan prasejarah. Sebagai contoh, modus berpikir masyarakat prasejarah yang menyatakan bahwa ‘hanya dengan memuja roh leluhur kehidupan di dunia akan bisa terjamin’ dan ‘baik-buruknya hubungan dengan roh atau kekuatan gaib sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha manusia dalam mempertahankan hidup,’ tidak bisa dipungkiri keberadaannya.

Pendapat kedua dari I Nyoman Naya Sujana yang mengatakan masyarakat Bali semakin majemuk dan multikultural, baik secara internal maupun eksternal. Namun tidak diuraikan apakah persyaratan yang harus ada dalam sebuah masyarakat multikultural sudah terpenuhi di Bali.[9] Pernyataan ketiga berasal dari Arkeolog I Gde Ardika yang menyatakan Multikulturalisme telah hadir di Nusantara sejak 2500 tahun silam atau 496 SM, ketika bangsa-bangsa Barat mencari rempah-rempah ke Timur. Pendapat itu diperkuat dengan cara menunjukkan bukti ditemukannya sejumlah gerabah, keramik, alat-alat logam, dan manik-manik dari kaca maupun karnelian hasil produksi bangsa-bangsa asing.[10] Akhirnya, ada juga yang mengatakan masyarakat Bali adalah masyarakat multikultural, namun memiliki resistensi rendah terhadap integrasi, rentan terhadap konflik, dan cenderung terdeferensiasi, sehingga diperlukan strategi jitu dalam mengelolanya.[11]

Pendapat sejumlah ilmuwan Indonesia asal Bali tersebut di atas penting dijadikan sebagai awal pembahasan untuk menunjukkan betapa besarnya perhatian dan harapan orang Bali terhadap Multikulturalime dan betapa masih membingungkannya konsep itu. Semuanya berpendapat bahwa Multikulturalisme adalah sebuah konsep aneka budaya. Hanya ada satu ilmuwan asal Bali, yakni I Gusti Ngurah Bagus Almarhum berbeda pendapat dengan ilmuwan yang disebutkan di atas. Ngurah Bagus mengatakan Multikulturalisme bukan hanya sekedar aneka budaya, melainkan sebuah kebudayaan baru yang tidak semata-mata mengakui keragaman ras, budaya, dan bahasa, tetapi satu sama lain hidup secara harmonis.[12]

 

Pengertian Multikulturalisme dan Masyarakat Multikultural

John Rex mengatakan Multikulturalisme adalah sebuah fenomena global abad ke-20 yang lahir dari hasil percepatan gerak antara manusia dan kebudayaan yang dua-duanya hidup berdampingan secara damai.[13] Menurut H.A.R. Tilaar, Multikulturalisme pertama kali muncul di Amerika Serikat pertengahan abad ke-19, pascaperang budak. Isme ini berkembang melalui tiga fase, yakni perjuangan mencapai kesamaan kedudukan dari ras-ras berbeda, penolakan gerakan rasisme dalam penegakkan hak asazi manusia, dan pengakuan terhadap pluralisme budaya.[14] Kini di Amerika Serikat multikulturalisme masih menjadi gerakan sosial kultural dari masyarakat sipil, sedangkan di Inggris, Canada, dan Australia menjadi sebuah bentuk pernyataan politik.[15]

Konsep Multikulturalisme itu kemudian muncul frase masyarakat multikultural. Oleh sejumlah pihak, masyarakat multikultural sering dipahami sebagai masyarakat yang memiliki keanekaragaman kebudayaan, masyarakat plural. Sementara John Rex,[16] mengatakan masyarakat multikultural bukan masyarakat plural, bahkan justru berlawanan arah dengannya. Tidak seperti masyarakat plural yang memandang setiap kelompok memiliki derajat kekuasaan politik yang berlainan, dalam masyarakat multikultural setiap individu maupun kelompok memiliki hak yang sama dalam menjalankan kekuasaan politik melalui pemungutan suara atau cara-cara lain.

Jika para ahlinya sudah mengatakan Multikulturalisme adalah isme yang relatif baru, tentu sangat aneh jika sejumlah intelektual Bali mengatakan masyarakat Bali adalah masyarakat Multikultural. Padahal frase masyarakat multikultural muncul dari konsep Multikulturalisme, bukan dari Pluralisme, dua istilah yang tampak sama, namun sesungguhnya berbeda. Dalam kenyataannya masih banyak yang menyamakan kedua istilah itu, seperti terungkap dalam pemikiran Lukas Musianto dan Esther Kuntjara ketika mereka membicarakan kasus interaksi masyarakat Cina dengan pribumi serta kasus adaptasi perempuan dalam kehidupan diperkotaan Surabaya.[17] Cara pemahaman yang serupa juga dapat dilihat dalam pemahaman Bikkhu Parekh.[18]

Menurut John Rex adalah suatu kekeliruan pemahaman yang fatal, jika menyamakan masyarakat multikultural dengan masyarakat plural. Rex mengatakan masyarakat multikultural bukanlah masyarakat plural, bahkan justru berlawanan arah dengannya. Tidak seperti masyarakat plural yang memandang setiap kelompok memiliki derajat kekuasaan politik berlainan, dalam masyarakat multikultural setiap individu maupun kelompok memiliki hak yang sama dalam menjalankan kekuasaan politik melalui pemungutan suara atau cara-cara lain.[19] Persyaratan ini amat sulit dipenuhi di Bali, sebab dalam bidang politik, seperti halnya politik kebudayaan, hanya orang-orang dari kelompok tertentu yang dianggap boleh dan pantas menjadi pemimpin intelektual dan spritual.

Keinginan untuk menyebut masyarakat Bali sebagai masyarakat Multikultural akan lebih sulit lagi jika dikaitkan dengan konsepsi ranah privat dan ranah publik dalam masyarakat Multikultural. Pemikiran yang mendalam pengenai ranah publik dan ranah privat dalam masyarakat multikultural memberi kesan seolah-olah Multikulturalisme bertentangan dengan teori sosiologi mainstream, mengingat sebagian besar Sosiolog memandang semua institusi terkait satu sama lain dalam sebuah sistem tunggal. Teori-teori itu menempatkan ranah privat bukan sebagai sebuah tambahan bersifat operasional melainkan sesuatu yang memiliki peranan dalam mensosialisasikan individu untuk dapat berpartisipasi di ruang publik, sedangkan ranah publik dilihat sebagai bentukan moralitas yang diajarkan di keluarga melalui institusi-institusi keagamaan. Pemikiran seperti itu terlihat jelas dalam paradigma fungsionalis yang dikembangkan oleh Malinowski[20] dan Radcliffe Brown,[21] fungsionalisme struktural Talcott Parson,[22] serta struktural Marxisme Prancis.[23] Akan tetapi dengan adanya kemajuan dalam teori ilmu sosial, terutama sesudah dipungkirinya teori fungsionalis, akhirnya ganjalan itu dapat diatasi. Pemungkiran terhadap teori ini terbaca dalam sejarah institusi sosial Eropa. Sistem pemerintahan, ekonomi, dan legal di Eropa telah dibebaskan dari kontrol nilai-nilai tradisional, lalu didasarkan oleh nilai-nilai baru dari jenis yang abstrak. Liberalisasi tidak sampai melakukan pelarangan pewarisan nilai maupun agama adat asalkan tidak sampai mencampuri fungsi yang dijalankan oleh institusi-institusi utama masyarakat dalam bidang politik, ekonomi, dan hukum. Evolusi teori-teori baru yang abstrak ini sebenarnya telah dijabarkan oleh sejumlah teoritisi sosial, di antaranya Ferdinand Tonnies,[24] Durkheim,[25] dan Weber.[26] Masyarakat multikultural yang dibayangkan oleh John Rex justru merupakan asumsi dini mengenai masyarakat digambarkan secara khusus oleh Weber dan Durkheim.

Dengan melihat uraian tersebut di atas, maka dapat dikatakan disatu pihak Multikulturalisme dalam dunia modern melibatkan sebuah penerimaan kebudayaan tunggal serta seperangkat hak-hak individual yang mengatur ranah publik dan dipihak lain menerima pula beragam kebudayaan adat dalam ranah domestik privat dan ranah komunal. Dari situ John Rex menyimpulkan Multikulturalisme harus dipandang sebagai sebuah cita-cita menuju kebudayaan baru. Hal seperti ini bukan sesuatu yang baru dalam sejarah, mengingat ajaran Karl Marx mengenai liberalisasi pasar dan batasan tradisional juga bisa dipandang sebagai keinginan menciptakan masyarakat tanpa kehendak umum yang diacu oleh Furniavall.

Akhirnya seperti dikatakan Peter Lamborn Wilson & Mao Tse-tung, jika teori Multikulturalisme benar-benar diterapkan, akan memaksa setiap negara untuk melakukan pilihan bentuk antara melting pot atau mosaic. Berbeda dengan melting pot, mosaic adalah organisme atau suatu sel yang bagian-bagiannya tersusun lebih dari satu tipe spesies. Juga bisa berarti suatu kepingan berwarna-warni yang disusun dan ditempelkan sedemikian rupa, sehingga membentuk gambaran yang mencakup suatu daerah tertentu.[27] Konon, Multikulturalisme model melting pot bisa dilihat di Amerika Serikat dan mosaic di Canada.[28]

Selain memberi peluang terciptanya masyarakat baru, Multikulturalisme juga bisa mengarah pada hiper-Multikulturalisme, yakni pengakuan terhadap budaya sendiri yang dapat mengarah pada narsisme budaya. Narsisme budaya bisa diwujudkan dengan cara mempertentangkan budaya lokal dengan budaya Barat, mengubur diri dengan konsep-konsep masa lampau hanya untuk mencari nilai-nilai asli tanpa ada hubungannya dengan Multikulturalisme.[29]

 

Multikulturalisme Ala Indonesia

Tampaknya masyarakat Indonesia mengarah pada masyarakat multikultural model mosaic, seperti terlihat dari tidak mencairnya suku, agama, ras, dan golongan menjadi satu kesatuan, melainkan membentuk sebuah kepingan berwarna-warni yang disusun dan ditempelkan sedemikian rupa, berhiaskan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika, sehingga membentuk sebuah gambaran kesatuan Republik Indonesia. Menurut Hidayat Nur Wahid, di dalam mosaic tercakup semua kebudayaan dari masyarakat-masyarakat lebih kecil yang terwujud dalam masyarakat yang lebih besar, yang mempunyai kebudayaan seperti sebuah mosaic itu. Model mosaic sebenarnya telah digunakan sebagai acuan oleh para pendiri bangsa Indonesia dalam mendesain konsep kebudayaan bangsa, seperti terungkap dalam penjelasan Pasal 32 UUD 1945, yang berbunyi “Kebudayaan bangsa (Indonesia) adalah puncak-puncak kebudayaan di daerah.”[30]

Konsep puncak-puncak kebudayaan itu jelas dibentuk oleh Bhineka Tunggal Ika yang diambil dari bagian pupuh “Kekawin Sutasoma” karya Mpu Tantular. Frase Bhineka Tunggal Ika merupakan bagian dari teori konsolidasi aliran keagamaan ala Mpu Tantular untuk menyatukan pengikut Hindu-Budhha yang mewarisi potensi konflik sejak abad VIII yang tercermin dari konflik antara kerajaan Sri Wijaya dan Mataram Kuno dan generasi penerusnya di kerajaan Jawa Timur. Bhineka Tunggal Ika sebagai teori konsolidasi tampak jelas dari pernyataan Mpu Tantular bahwa, “Rw?neka dh?tu winuwus Buddha Wiswa; Bhinnêki rakwa ring apan kena parwanosen; Mangka ng Jinatwa kalawan ?iwatatwa tunggal; Bhinnêka tunggal ika tan hana dharma mangrwa.” Artinya, Buddha dan Siwa merupakan dua zat yang berbeda; mereka memang berbeda, tetapi kedua bisa dikenali, sebab kebenaran Jina (Buddha) dan Siwa adalah tunggal; Pecah-belahlah mereka, tetapi satu jualah itu. Tidak ada kerancuan dalam kebenaran.[31]

Teori konsolidasi agama itu dipakai oleh para pendiri negara Indonesia untuk memecahkan persoalan disintegrasi bangsa, tetapi gagal. Jangankan mempersatukan berbagai suku, agama, ras, dan golongan, mempersatukan agama Hindu-Buddha saja tidak mampu. Buktinya, Hindu-Buddha yang sebelumnya ada dalam satu departemen, sejak zaman Reformasi terpisahkan. Jadi, mempersatukan bangsa Indonesia tidaklah mudah, karena seperti dikatakan oleh Benedict Anderson, bangsa adalah suatu komunitas yang dibayangkan.[32] Dengan demikian Hidayat Nur Wahid benar, bahwa persatuan dan kesatuan RI hanya dapat diwujudkan seutuhnya jika ada keinginan bangsa Indonesia pada tingkat nasional maupun lokal mengadopsi dan menjadikan Multikulturalisme sebagai pedoman hidupnya.[33] Artinya, bangsa Indonesia memerlukan sense of multiculturalisme.

Jangankan sense of multiculturalism, boleh jadi sense of nation juga tidak ada. Sekalipun ada bisa dipastikan hanya pada sebagian kecil orang. Buktinya begitu banyak orang yang tak mampu menyerahkan kesetiaan tertinggi individunya kepada negara kebangsaan,[34] melainkan kepada berbagai bentuk kekuasaan sosial, organisasi politik, kesatuan ideologi suku atau klan, atau golongan keagamaan. Hal itu disebabkan oleh adanya pandangan sempit bahwa ideologi, norma, politik, dan kebudayaan sendiri sangat sempurna, sehingga lebih pantas dijadikan sebagai acuan hidup berbangsa dan bernegara. Karena itu, kepunyaan kelompok lain yang tak sejalan harus dilenyapkan atau dikerdilkan.

Mengingat begitu rumitnya membentuk sense of multiculturalism, maka memang benar pendapat yang mengatakan bahwa pendidikan multikulturalisme merupakan suatu keniscayaan.

 

Pendidikan Multikulturalisme

Pendidikan Multikulturalisme adalah pendidikan dan pengajaran yang dirancang untuk siswa dengan latar belakang budaya berbeda dalam suatu sistem pendidikan. Tujuannya adalah untuk mengajar dan belajar membangun konsensus, menghormati, dan mendorong keanekaragaman budaya dalam masyarakat ras.[35] Pendidikan Multikulturalisme awalnya muncul di Amerika, diawali dengan adanya praktek diskriminasi di lembaga-lembaga publik, terutama pada lembaga pendidikan pada masa perjuangan hak asasi tahun 1960-an. Karena itu muncul tuntutan supaya lembaga-lembaga pendidikan di Amerika konsisten menerima dan menghargai perbedaan dan memberikan persamaan kesempatan kepada setiap orang tanpa memandang suku di bidang pekerjaan dan pendidikan.[36]

Tahun 1980-an Amerika akhirnya berhasil mendirikan sekolah dengan paradigma pendidikan multikulturalisme. Pada pertengahan dan akhir 1980-an sekolah itu diperbaiki dengan cara memperdalam kerangka kerja untuk membumikan ide persamaan pendidikan dan menghubungkannya dengan transformasi dan perubahan sosial. Tahun 1990-an pendidikan multikulturalisme menjadi slogan yang sangat populer di Amerika. Secara umum, pendidikan Multikulturalisme diterima sebagai strategi penting dalam mengembangkan toleransi dan sensitivitas terhadap sejarah dan budaya dari kelompok etnis yang beraneka macam di negara ini. Tahun 1994 pendidikan Multikulturalisme menjadi komitmen global dengan keluarnya rekomendasi UNESCO pada bulan Oktober 1994.[37]

Rekomendasi UNESCO antara lain memuat empat pesan, yakni (i), pendidikan hendaknya mengembangkan kemampuan untuk mengakui dan menerima nilai-nilai yang ada dalam kebhinekaan pribadi, jenis kelamin, masyarakat dan budaya serta mampu mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi, berbagi dan bekerja sama dengan yang lain; (ii) pendidikan Multikulturalisme hendaknya meneguhkan jatidiri siswa dan mendorong konvergensi gagasan dan penyelesaian-penyelesaian yang memperkokoh perdamaian, persaudaraan, dan solidaritas antara pribadi maupun masyarakat; (iii) pendidikan Multikulturalisme hendaknya dapat meningkatkan kemampuan menyelesaikan konflik secara damai dan tanpa disertai kekerasan; dan (iv) pendidikan Multikulturalisme hendaknya meningkatkan pengembangan kedamaian dalam diri pikiran para peserta didik sehingga mereka mampu membangun secara lebih kokoh kualitas toleransi, kesabaran, kemauan untuk berbagi, dan memelihara.[38]

Dalam konteks bangsa Indonesia, Era Reformasi menjadi momentum bagi meningkatnya perbincangan konsep pendidikan Multikulturalisme, karena era ini tidak hanya membawa berkah kebebasan berpolitik, tetapi juga menimbulkan kesengsaraan secara sosial karena meningkatnya aksi-aksi primordialisme.[39] Kelompok-kelompok kepentingan memanfaatkan isu SARA untuk mencapai tujuan kelompoknya. Namun, Abdullah Faqih masih bisa berpikir positif dalam mencermati fenomena itu yang disebutnya sebagai masa transisi demokrasi menuju konsolidasi demokrasi. Dalam situasi seperti itu, menurut Abdullah Faqih dibutuhkan paradigma pendidikan Multikultural. Biarpun mengakui pentingnya arti penting paradigma pendidikan Multikulturalisme, namun Abdullah Faqih menyadari sekali tidak mudah menerapkannya di Indonesia, karena adanya tantangan dan hambatan terutama dari orang tua siswa. Orang tua siswa masa kini umumnya lahir dari sistem pendidikan agama warisan kolonial yang gemar membuat streotipe, menjelek-jelekan agama-agama lain untuk kepentingan politik. Oleh karena itu orang tua murid masih merasa khawatir terhadap penerapan paradigma pendidikan Multikulturalisme terutama saat pembelajaran menyentuh aspek agama. Dengan demikian, sukses atau tidaknya implementasi pendidikan Multikulturalisme ditentukan oleh tingkat pemahaman dan kecerdasan orang tua dalam memahami dan menerapkan konsep Multikulturlisme dalam kehidupannya sehari-hari.[40]

Selain orang tua siswa, menurut Abdullah Faqih guru juga sangat penting dalam sukses atau tidaknya pendidikan Multikulturalisme. Oleh karena itu Indonesia memerlukan banyak guru yang mempunyai sense of multiculturalism. Dengan cara itu nilai-nilai Multikulturalisme dapat dibumikan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, sehingga akhirnya menular ke anak didik. Jika nilai-nilai multikuturalisme sudah muncul di sekolah, maka tidak perlu ada mata pelajaran khusus tentang Multikulturalisme, karena materinya bisa diintegrasikan dengan beberapa mata pelajaran terkait.[41]

Pupu Saeful Rahmat berbeda pendapat dengan Abdullah Faqih. Ia mengatakan manfaat utama pendidikan Multikulturalisme adalah untuk membangun kohesifitas, soliditas, dan intimitas di antara keragaman etnik, ras, agama, budaya dan kebutuhan di antara warga bangsa Indonesia. Oleh karena itu lembaga pendidikan nasional perlu didorong dan diberikan spirit supaya mau menanamkan sikap Multikulturalisme kepada peserta didik. Dengan cara itu siswa akan bisa mengerti, menerima dan menghargai orang lain yang berbeda suku, budaya dan nilai kepribadian. Pendidikan Multikulturalime dapat juga dipakai sebagai ajang pelatihan dan penyadaran generasi muda dalam menerima perbedaan budaya, agama, ras, etnis dan kebutuhan di antara sesama dan keiinginan hidup bersama secara damai. Demi mencapai proses itu, menurut Pupu Saeful Rahmat pendidikan multikultural perlu disosialisasikan melalui lembaga pendidikan nasional dan jika memungkinkan, ditetapkan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan di berbagai jenjang baik di lembaga pendidikan pemerintah maupun swasta.[42]

Pupu Saeful Rahmat juga mengatakan melalui pendidikan Multikulturalisme dapat ditanamkan sikap simpati, respek, apresiasi, dan empati para siswa terhadap penganut agama dan budaya yang berbeda. Pada akhirnya siswa dapat belajar melawan atau setidaknya menunjukkan sikap tidak setuju terhadap ketidaktoleranan seperti inkuisisi (pengadilan negara atas sah tidaknya teologi atau ideologi), perang agama, diskriminasi, dan hegemoni budaya di tengah kultur monolitik dan uniformitas global.[43]

Jadi, ada dua pendapat berlawanan mengenai cara mewujudnyatakan pendidikan Multikulturalisme, yang satu menyatakan memerlukan kurikulum khusus, sedangkan yang kedua berkata sebaliknya. Dari dua pilihan itu, tampaknya pilihan kedua banyak diminati karena untuk mewujudkan kesadaran multikultural dibutuhkan waktu yang cukup lama.[44] Oleh karena itu pendidikan multikultural melalui kurikulum setidaknya harus berpegang pada empat prinsip yaitu: (i) menawarkan beragam kurikulum yang merepresentasikan pandangan dan perspektif banyak orang; (ii) didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada penafsiran tunggal terhadap kebenaran sejarah; (iii) kurikulum dicapai sesuai dengan penekanan analisis komparatif dengan sudut pandang kebudayaan yang berbeda-beda; dan terakhir (iv) mendukung prinsip-prinisip pokok dalam memberantas pandangan klise tentang ras, budaya, dan agama.[45]

Jika ditelusuri lebih jauh, kedua pemikiran itu sama-sama baik, tujuannya juga sama yaitu membentuk suatu masyarakat yang mau menempatkan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan, karena itu perlu digabungkan jadi satu. Sambil menumbuhkan sense of multiculturalism di kalangan guru, perlu juga dibuatkan kurikulum pembelajaran dan pengajaran Multikulturalisme di sekolah-sekolah. Teori konvergensi perlu diambil karena memang sulit mewujudkan sense of multiculturalism di Indonesia sekarang ini karena begitu banyaknya individu atau kelompok yang meraih keuntungan sosial, ekonomi, dan bahkan politik dari konsep keanekaragaman dalam ketidaksederajatan. Biarpun demikian, bukan berarti sudah tidak ada jalan sama sekali untuk membentuk karakter bangsa Indonesia supaya tumbuh menjadi yang lebih bermartabat. Peluang itu terbuka jika mau menerapkan teori sejarah, seperti yang dibicarakan pada bagian penutup di bawah ini.

 

Penutup

Teori Kekuasaan-Pengetahuan Michel Foucault, kiranya dapat membantu dalam memudahkan proses sosialisasi pendidikan Multikulturalisme. Teori ini mengatakan manusia tak digerakkan oleh nilai yang mereka anut, melainkan hanya berkompromi dengan wacana-wacana yang diberikan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan.[46] Artinya, setiap wacana menyatu dengan kekuasaan yang beroperasi di baliknya dan juga tidak bisa dipisahkan dari relasi kekuasaan yang tersembunyi di baliknya yang merupakan produk dari praktik kekuasaan. Kekuasaan yang dimaksudkan oleh Foucault bersifat plural tidak sentralistik yang tumbuh dari berbagai ruang periferal, dan ada di mana-mana.[47] Foucault tidak mencari relasi-relasi kekuasaan pada kuasa represif, struktur politis, tuan dan hamba, pemerintah, dan kelas sosial dominan. Ia menaruh perhatian pada mekanisme kuasa dan strategi kuasa. Ia tidak berbicara tentang apa itu kuasa, melainkan bagaimana kuasa dipraktekkan, diterima, dan dilihat sebagai kebenaran.[48]

Konsep kekuasaan ala Foucault secara tidak sadar sudah pernah diterapkan oleh Insitut Seni Indonesia (ISI) Denpasar dalam upaya mereka membangun suatu model berkesenian modern yang mengawinkan kesenian lokal dengan aspek ekonomi pariwisata dan bahkan politik. Kesenian model ISI baik seni tari, kerawitan, maupun seni rupa disosialisasikan oleh para mahasiswa dan dosen ke seluruh pelosok Bali dalam berbagai kesempatan dan dipentaskan atau dipamerkan secara berkesinambungan dalam setiap acara Pesta Kesenian Bali sejak tahun 1979. Sebagai akibat dari praktek relasi-relasi kekuasaan-pengetahuan itu, komunitas seni di Bali sekarang ini hanya mengenal satu cita rasa seni, yaitu kesenian ala ISI. Bentuk-bentuk kesenian yang tidak mencitrakan aroma ISI dianggap kurang berbobot.

Jika memang betul-betul ada niat dan semangat membumikan konsep Multikulturalisme di Indonesia, langkah-langkah yang telah ditempuh oleh ISI Denpasar kiranya dapat ditiru, dengan cara memanfaatkan perguruan tinggi, khususnya pencetak guru, yang dulu bernama IKIP. Mereka diwajibkan membentuk komunitas baca yang kegiatannya antara lain diskusi dan penerbitan media cetak dan elektronik “Pendidikan Multikulturalisme.” Materinya antara lain persoalan-persoalan yang mampu menerangkan relativitas agama, budaya, dan sejarah, sehingga tidak terjadi pemutlakan kebenaran terhadap kepunyaan agama, budaya, dan sejarah diri sendiri.

Sasaran utama media tersebut adalah para mahasiswa yang setelah lulus akan menjadi duta pendidikan Multikulturalisme ke seluruh pelosok tanah air. Supaya lebih mudah mencapai sasaran itu, perlu pula menjadikan pendidikan Multikulturalisme sebagai mata kuliah umum yang dimasukkan dalam muatan lokal di semua perguruan tinggi. Kajian sejarah dan kebudayaan secara kritis-analitis dalam perkuliahan, diskusi, dan wacana media massa pada akhirnya akan menumbuhkan dan meningkatkan sense of multiculturalism para calon guru dan para guru. Orang-orang yang telah memiliki sense of multiculturalism itu pada akhirnya akan mengubah lingkungannya mulai dari lingkungan terdekat (keluarga) dan akhirnya meluas ke lingkungan tempat kerja (sekolah-sekolah). Siswa di sekolah-sekolah yang telah mendapat pengajaran pendidikan Multikulturalisme akan menyebarkannya ke lingkungan keluarga masing-masing, dan seterusnya. Dengan demikian, pendidikan Multikulturalisme pun akhirnya menyebar ke luar kampus.

Daftar Pustaka

Anderson, Benedict, 1983. Imagined Communities Reflections on The Originand Spread of Nationalism (London: Thetford Press Limited).

Ardika, I Wayan, 2004. “Bukti-Bukti Arkeologi Terbentuknya Akar Multikulturalisme,” dalam I Wayan Ardika dan Darma Putra (ed.), Politik Kebudayaan dan Identitas Etnik. Denpasar: Fakultas Sastra Universitas Udayana dan Balimangsi Press.

Bagus, I Gusti Ngurah, 2004. “Reformasi, Multikulturalisme, dan Masalah Politik Bahasa di Indonesia,” dalam I Gede Mudana (penyunting), Prof. Dr. I Gusti Ngurah Bagus Mengkritisi Peradaban Hegemonik. Denpasar: Kajian Budaya Universitas Bali.

Comment by Gede Daru — January 17, 2010 @ 11:45 pm untuk “Cikal Bakal Gereja Kristen Protestan Bali,” Teologi, April 24, 2007, Filed under: Sejarah — admin @ 4:42 am, download, tanggal 16 Oktober melalui http://www. google.co.id/.

Darma Putra, I Nyoman (ed.), 2004. Bali Menuju Jagaditha: Aneka Perspektif. Denpasar: Bali Post.

Foucault, Michel, 1980. Power/Knowledge, Colin Gordon, ed., trans. Colin Gordon, Leo Marshall, John Mepham, Kate Soper. Sussex: The Harvester Press.

H.A.R. Tilaar, 2004. Multikulturalisme Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam transformasi Pendidikan Nasional. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Hidayat Nur Wahid, “Membangun Masa Depan Bangsa di Atas Pondasi Multikulturalisme,” download, tanggal 16 Oktober melalui http://www. google.co.id/.

“Home-Gateways to the World-Special International Guides-Felloship-FAQ, WorldBooks Home-1998-1999-2000-2001-2002-CountryIndex,” (http://www.yahoo.com).

Hunt, Lynn, ed., 1989. The New Cultural History (Barkeley: University of California Press).

Holt, Claire. 2000. Melacak Jejak Perkembangan Seni di Indonesia, terj. R.M. Soedarsono. Bandung: arti.line.

“Ideologi: Mpu Tantular Bapak Pancasila,” download melalui http://www.google.co.id/ 14 September 2010.

Konrad Kebung, “Kembalinya Moral Melalui Seks,” Basis, No. 01 – 02, Tahun Ke- 51, Januari-Februari 2002.

Kohn, Hans , 1984. Nasionalisme Arti dan Sejarahnya. Jakarta: Erlangga.

Lamborn Wilson, Peter & Mao Tse-tung (revised) Against Multiculturalism “Let a thousand flowers bloom” (http://www.yahoo.com).

Lukas Musianto dan Esther Kuntjara, “Menuju Masyarakat Urban yang Multikultural di Indonesia (Kasus Interaksi Masyarakat Cina dan Pribumi di Surabaya dan Kasus Adaptasi Perempuan dalam Kehidupan di Perkotaan),” makalah yang dibawakan dalam 3rd International Symposium of The Jurnal Antropologi Indonesia.

McCullagh, C. Behan , 2004. The Logic of History . London, Routledge.

Melani Budianta, 2004. “Multiculturalism: In Search of Critical Framework for Assessing Diversity in Indonesia,” dalam Kamanto Sunarto, Russell Hiang-Khng, Achmad Fedyani Saifuddin, 2004. Multicultural Education in Indonesia and Souttheast Asia Stepping into the Unfamilier. Depok: Jurnal Antropologi Indonesia.

Muhadi Sugiono, Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga, terj. Cholish. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Muhammad Nurcholis, “Pancasila Sebagai Pembangun Karakter Bangsa,” wikimu Selasa, 01-06-2010 09:22:50, download, tanggal 16 Oktober melalui http://www. google.co.id/.

Naya Sujana, I Nyoman, 2004. “Konflik Sosial di Bali: Fenomena dan Strategi Penanggulangan,” dalam I Nyoman Darma Putra (ed.), Bali Menuju Jagaditha: Aneka Perspektif. Denpasar: Pustaka Bali Post.

Parekh, Bikkhu, 2004. “National Culture and Multiculturalism,” in Kenneth Thompson (ed.), Media and Cultural regulation,” (London-Thousand Oaks-New Delhi: Sage Publications in association with the Open University), dikutip dalam Kamanto Sunarto, Russell Hiang-Khing, Achmad Fedyani Saifuddin, 2004. Multicultural Education in Indonesia and Souttheast Asia Stepping into the Unfamilier. Depok: Jurnal Antropologi Indonesia.

Philpott, Simon, 2003. Meruntuhkan Indonesia: Politik Postkolonial dan Otoritarianisme, terj. Nuruddin Mhd. Ali, Uzair Fauzan: Yogyakarta: LKIS.

Pitana, I Gde, 2004. “Memperjuangkan Otonomi Daerah: Mencegah Sandyakalaning Pariwisata Bali,” dalam I Nyoman Darma Putra (ed.), Bali Menuju Jagaditha: Aneka Perspektif. Denpasar: Pustaka Bali Post.

Pupu Saeful Rahmat, “Wacana Pendidikan Multikultural di Indonesia,” download, tanggal 16 Oktober melalui http://www. google.co.id/.

Rex, John, 2002. “The Concept of a Multiculturalism,” Occasional Papers in Ethnic Relations No. 3, Center for research in ethnic Relations (CRER), 1985, diterjemahkan oleh Sandra Kartika menjadi “Konsep Sebuah Masyarakat Multikultural,” dalam Danusiri, Aryo dan Wasmi Alhaziri (ed.), Pendidikan Memang Multikultural Jakarta: Yayasan Sains Estetika dan Teknologi.

Santos, Arysio, 2010. Atlantas The Lost Continent Finally Found, terjemahan Hikmah Ubaidillah. Jakarta: Ufuk Press, 2010.

Suacana, I Wayan Gede, 2005. “Diferensiasi Sosial dan Penguatan Toleransi dalam Masyarakat Multikultural,” dalam Jurnal Kajian Budaya, Nomor 3 Volume 2 Januari.

Wilson, Keith. “Pendidikan Multikulturalisme,” download, tanggal 16 Oktober melalui http://www. google.co.id/.

Wijaya, Nyoman, “Menjadi atau Memiliki Hindu: Pluralisme Agama di Bali dalam Dimensi Sejarah,” dalam I Nyoman Darma Putra, ed. Bali Menuju Jagaditha: Aneka Perspektif. Denpasar: Pustaka Bali Post, 2004.

Webster, A Meriam , 1977. Webster New Collegiate Dictionary (Springfield: G. & C. Merriam Company).

Yasraf Amir Piliang, 2004. Dunia Yang Dilipat, Tamasya Melampaui Batas-Batas Kebudayaan Yogyakarta: Jalasutra.


[1] Pancasila yang merupakan dasar negara sekaligus sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, semestinya merekat erat sebagai karakter bangsa. Akan tetapi, suatu teori atau konsep seringkali bertentangan dengan prakteknya secara nyata. Nilai-nilai luhur Pancasila telah ternoda oleh perilaku korupsi pejabat, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), usaha-usaha disintegrasi bangsa, para politisi busuk yang senantiasa melakukan kecurangan dan yang paling menyesakkan adalah pengkhianatan terhadap keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lihat: Muhammad Nurcholis, “Pancasila Sebagai Pembangun Karakter Bangsa,” wikimu Selasa, 01-06-2010 09:22:50, download, tanggal 16 Oktober 2010 melalui http://www. google.co.id/.
[2]
Comment by Gede Daru-January 17, 2010 @ 11:45 pm untuk “Cikal Bakal Gereja Kristen Protestan Bali,” Teologi, April 24, 2007, Filed under: Sejarah – admin @ 4:42 am, download, tanggal 16 Oktober 2010 melalui http://www. google.co.id/.
[3]
Lihat: Arysio Santos, Atlantas The Lost Continent Finally Found, terjemahan Hikmah Ubaidillah (Jakarta: Ufuk Press, 2010).
[4]
Dikembangkan dari pemahaman Muhadi Sugiono terhadap konsep Perang Posisi Gramsci, Lihat: Muhadi Sugiono, Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga, terj. Cholish (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal. 46.
[5]
I Gde Pitana, “Memperjuangkan Otonomi Daerah: Mencegah Sandyakalaning Pariwisata Bali,” dalam I Nyoman Darma Putra (ed.), Bali Menuju Jagaditha: Aneka Perspektif. Denpasar: Pustaka Bali Post, 2004), hal. 7.
[6]
Pemahaman secara harfiah konsep melting pot diambil dari A Meriam-Webster, Webster New Collegiate Dictionary (Springfield: G. & C. Merriam Company, 1977), hal. 716.
[7]
Nyoman Wijaya, “Menjadi atau Memiliki Hindu: Pluralisme Agama di Bali dalam Dimensi Sejarah,” dalam I Nyoman Darma Putra, ed. op.cit., pp. 132-163.
[8]
Claire Holt, Melacak Jejak Perkembangan Seni di Indonesia, terj. R.M. Soedarsono, (Bandung: arti.line, 2000), p. 33.
[9]
I Nyoman Naya Sujana, “Konflik Sosial di Bali: Fenomena dan Strategi Penanggulangan,” dalam I Nyoman Darma Putra (ed.), Bali Menuju Jagaditha: Aneka Perspektif. Denpasar: Pustaka Bali Post, 2004), hal. 7.
[10]
I Wayan Ardika, “Bukti-Bukti Arkeologi Terbentuknya Akar Multikulturalisme,“ dalam I Wayan Ardika dan Darma Putra (ed.), Politik Kebudayaan dan Identitas Etnik (Denpasar: Fakultas Sastra Universitas Udayana dan Balimangsi Press, 2004), hal. 3-5.
[11]
I Wayan Gede Suacana, “Diferensiasi Sosial dan Penguatan Toleransi dalam Masyarakat Multikultural,” Jurnal Kajian Budaya, Nomer 3 Volume 2 Januari 2005, hal. 1-13.
[12]
I Gusti Ngurah Bagus, “Reformasi, Multikulturalisme, dan Masalah Politik Bahasa di Indonesia,” dalam I Gede Mudana (penyunting), Prof. Dr. I Gusti Ngurah Bagus Mengkritisi Peradaban Hegemonik (Denpasar: Kajian Budaya Universitas Bali, 2004), hal. 95.
[13]
“Home-Gateways to the World-Special International Guides-Felloship-FAQ, WorldBooks Home -1998-1999-2000-2001-2002-Country Index,” (http://www.yahoo.com).
[14]
H.A.R. Tilaar, Multikulturalisme Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004), pp. 89-90.
[15]
Melani Budianta, “Multiculturalism: In Search of Critical Framework for Assessing Diversity in Indonesia,” dalam Kamanto Sunarto, Russell Hiang-Khng, Achmad Fedyani Saifuddin, 2004. Multicultural Education in Indonesia and Souttheast Asia Stepping into the Unfamilier (Depok: Jurnal Antropologi Indonesia, 2004), p. 1.
[16]
John Rex, “The Concept of a Multiculturalism,” Occasional Papers in Ethnic Relations No. 3, Center for research in ethnic Relations (CRER), 1985, diterjemahkan oleh Sandra Kartika menjadi “Konsep Sebuah Masyarakat Multikultural,” dalam Danusiri, Aryo dan Wasmi Alhaziri (ed.), Pendidikan Memang Multikultural (Jakarta: Yayasan Sains Estetika dan Teknologi, 2002).
[17]
Lihat: Lukas Musianto dan Esther Kuntjara, “Menuju Masyarakat Urban yang Multikultural di Indonesia (Kasus Interaksi Masyarakat Cina dan Pribumi di Surabaya dan Kasus Adaptasi Perempuan dalam Kehidupan di Perkotaan,” makalah yang dibawakan dalam 3rd International Symposium of The Jurnal Antropologi Indonesia. Lihat juga: Bikkhu Parekh, “National Culture and Multiculturalism,” in Kenneth Thompson (ed.), Media and Cultural regulation, (London-Thousand Oaks-New Delhi: Sage Publications in association with the Open University), pp. 163-194, dikutip dalam Kamanto Sunarto, Russell Hiang-Khng, Achmad Fedyani Saifuddin, 2004. Multicultural Education in Indonesia and Souttheast Asia Stepping into the Unfamilier. Depok: Jurnal Antropologi Indonesia, 2004), p. 1.
[18]
Bikkhu Parekh, “National Culture and Multiculturalism,” in Kenneth Thompson (ed.), Media and Cultural regulation,” (London-Thousand Oaks-New Delhi: Sage Publications in association with the Open University), hal. 163-194, lihat: Kamanto Sunarto, Russell Hiang-Khing, Achmad Fedyani Saifuddin, 2004. Multicultural Education in Indonesia and Souttheast Asia Stepping into the Unfamilier. Depok: Jurnal Antropologi Indonesia, 2004), hal. 1.
[19]
John Rex, loc.cit.
[20]
B. Malinowski, A Scientific Theory of Culture (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1962), dikutip dalam John Rex.
[21]
A. Radcliffe-Brown, Structure and Function in Primitive Society (London: Cohen and West, 1952), dikutip dalam John Rex.
[22]
Talcott Parsons, E. Shils, and R. Bales, Working Papers in the Theory of Actions (New York: Free Press, 1953), dikutip dalam John Rex.
[23]
L. Althusser, For Marx (London: Allen Lane, 1969), dikutip dalam John Rex.
[24]
F. Tonnies, Community and Association, diterjemahkan oleh C.P. Loomis, (London: Routledge and Kegan Paul, [1887] 1963), dikutip dalam John Rex.
[25]
E. Durkheim, The Division Labor in Society , (Illinois: Free Press, 1933) dan juga Suicede (London: Routledge and Kegan Paul, [1897] 1952), dikutip dalam John Rex.
[26]
Marx Weber, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, (London: Allen and Unwin, (1905, 1930), dikutip dalam John Rex.
[27]
Lihat: A Meriam-Webster, o p.cit., hal. 750.
[28]
Peter Lamborn Wilson & Mao Tse-tung (revised), loc.cit.
[29]
H.A.R. Tilaar, op.cit., pp. 85-86.
[30]
Hidayat Nur Wahid, “Membangun Masa Depan Bangsa di Atas Pondasi Multikulturalisme,” download, tanggal 16 Oktober melalui http://www. google.co.id/.
[31]
“Ideologi: Mpu Tantular Bapak Pancasila,” download melalui http://www.google.co.id/ 14 September 2010.
[32]
Lihat: Benedict Anderson, Imagined Communities Reflections on The Originand Spread of Nationalism (London: Thetford Press Limited, 1983), sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
[33]
Hidayat Nur Wahid, loc.cit.
[34]
Lihat: Hans Kohn, Nasionalisme Arti dan Sejarahnya (Jakarta: Erlangga, 1984).
[35]
Keith Wilson, “Pendidikan Multikulturalisme,” download, tanggal 16 Oktober 2010 melalui http://www. google.co.id/.
[36]
Pupu Saeful Rahmat, “Wacana Pendidikan Multikultural di Indonesia,” download, tanggal 16 Oktober 2010 melalui http://www. google.co.id/.
[37]
Ibid.
[38]
Ibid.
[39]
Ibid.
[40]
Ibid.
[41]
Ibid.
[42]
Ibid
[43]
Ibid.
[44]
“STP Santo Agustinus Terapkan Pendidikan Multikulturalisme,” download, tanggal 16 Oktober melalui http://www. google.co.id/.
[45]
Pupu Saeful Rahmat, loc.cit.
[46]
Lihat: C. Behan McCullagh, The Logic of History (London, Routledge, 2004), hal. 95.
[47]
Yasraf Amir Piliang, Dunia Yang Dilipat, Tamasya Melampaui Batas-Batas Kebudayaan (Yogyakarta: Jalasutra, 2004), hal. 223.
[48]
Konrad Kebung, “Kembalinya Moral Melalui Seks,” Basis, No. 01-02, Tahun Ke-51, Januari-Februari 2002, hal. 34.

Short URL: http://www.tspkantorsejarawan.com/?p=561

Posted by on Aug 20 2012. Filed under Article, Artikel Utama. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Visitor on this site